KAB. SUMEDANG, WJ GROUP _ Pemerintah Kabupaten Sumedang saat ini telah mengajukan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) ke pemerintah pusat, karena banyak tanah milik Negara yang kondisinya terbengkalai dan tidak terurus.
Pengajuan HPL tersebut bertujuan agar lahan milik Negara yang sudah lama terbengkalai itu nantinya bisa di kelola dan dimanfaatkan oleh Pemkab Sumedang sepenuhnya. Jum’at, (20/11/2020).
Hal itu, Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir mengatakan, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu keputusan dari pemerintah pusat, sebab pihaknya sudah mengajukan surat permohonan HPL ke pemerintah pusat sejak Juli 2020 lalu.
Dony menegaskan tidak boleh ada pembangunan apapun di tanah milik negara tersebut selama keputusan HPL dari pemerintah pusat belum keluar.
“Nanti kita akan tata setelah ada izin HPL dari pemerintah pusat, setelah itu Kita bisa menata sepenuhnya jika HPL-nya diambil,” katanya.
Dony mengaku pihaknya sudah memiliki gambaran terkait penataan dan pengelolaan tanah milik negara itu, meskipun keputusan HPL dari pemerintah pusat belum keluar.
Namun kata Dony, terkait pengelolaannya, nantinya akan melibatkan banyak warga sekitar. Tetapi, pengelolaannya akan disesuaikan dengan kondisi tanahnya.
“Itu sedang kami lakukan kajian, pasti melibatkan masyarakat. Penataannya tergantung tempatnya, ada agrowisata dan kami akan libatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) nanti,” ucap Dony.
Menurut Dony, dengan melibatkan BUMD nantinya diharapkan bisa menghasilkan Business to Business (B2B) bersama investor melalui kerjasama yang dijalin. Sehingga nantinya dapat bermanfaat bagi Kabupaten Sumedang pungkasnya. (*Didi Rusdi)
