BANDUNG, WARTAJABAR.COM – Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Nina Fitriana Sutadi, S.IP., M.IP., menegaskan pentingnya peran regulasi yang berpihak pada kelestarian lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Seminar National Public Administration Student Summit (NPASS) Vol. 2 yang digelar di Aula Lantai 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Kamis (2/7/2026).
Seminar yang mengusung tema “Legislasi Hijau” itu diselenggarakan oleh AP Pustaka FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai ruang diskusi bagi mahasiswa Administrasi Publik untuk memperdalam pemahaman mengenai hubungan antara kebijakan publik, legislasi, dan pelestarian lingkungan hidup.
Dalam pemaparannya, Nina menjelaskan bahwa konsep legislasi hijau merupakan pendekatan penyusunan peraturan perundang-undangan yang menempatkan aspek lingkungan sebagai salah satu prioritas utama. Menurutnya, regulasi tidak boleh hanya menjadi dokumen hukum semata, tetapi harus mampu memberikan perlindungan nyata terhadap lingkungan sekaligus menjawab tantangan pembangunan.
“Keberhasilan kebijakan lingkungan tidak cukup hanya ditentukan oleh regulasi yang baik, tetapi juga membutuhkan penganggaran yang memadai, pengawasan yang efektif, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya,” ujar Nina di hadapan peserta seminar.
Ia menambahkan, DPRD memiliki fungsi strategis melalui tiga pilar utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus berjalan secara sinergis agar berbagai kebijakan lingkungan dapat diimplementasikan secara optimal dan tidak berhenti pada tataran perencanaan.
Dalam sesi diskusi yang berlangsung interaktif, Nina juga mengajak mahasiswa untuk lebih kritis dalam melihat berbagai persoalan implementasi kebijakan publik, mulai dari lemahnya eksekusi program, rendahnya tingkat kepatuhan terhadap regulasi, hingga pentingnya validitas data sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.
Menurutnya, generasi muda, khususnya mahasiswa Administrasi Publik, memiliki peran penting sebagai calon perumus kebijakan sekaligus agen perubahan yang mampu menghadirkan inovasi dalam tata kelola pemerintahan.
Seminar tersebut mendapat antusiasme tinggi dari para peserta. Berbagai pertanyaan dan gagasan mengenai kebijakan lingkungan, tata kelola pemerintahan, hingga tantangan pembangunan berkelanjutan menjadi bagian dari diskusi yang berlangsung dinamis.
Melalui kegiatan ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami teori administrasi publik, tetapi juga memiliki wawasan yang lebih luas mengenai pentingnya membangun kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan demi mewujudkan pembangunan yang berkeadilan bagi generasi saat ini maupun generasi mendatang.
*Rommel
