Kabupaten Cianjur – Kamis, 21 Mei 2026
WARTAJABAR – Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong percepatan pembangunan fasilitas tambahan kolam labuh di Pelabuhan Perikanan Jayanti, Kabupaten Cianjur. Proyek strategis daerah tersebut dinilai sangat penting untuk menunjang keselamatan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan ribuan nelayan setempat.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Lina Ruslinawati, usai melakukan peninjauan lapangan dan berdialog dengan perwakilan nelayan di Pelabuhan Jayanti, Rabu (20/5/2026).
Menurut Lina, kondisi di lapangan saat ini sudah sangat mendesak. Berdasarkan data dari rukun nelayan setempat, terdapat sekitar 2.000 nelayan dengan jumlah perahu yang aktif beroperasi mencapai 2.000 unit. Namun, kapasitas kolam labuh yang tersedia saat ini hanya mampu menampung sekitar 300 perahu.
“Artinya, masih ada ribuan perahu yang terpaksa bersandar di laut lepas. Ketika ombak besar datang, perahu-perahu tersebut rentan terisi air, karam, bahkan hanyut terbawa arus. Bagi nelayan, kehilangan perahu berarti kehilangan mata pencaharian utama untuk menghidupi keluarga mereka. Karena itu, pembangunan kolam labuh ini merupakan kebutuhan yang sangat mendesak,” ujar Lina.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebenarnya telah menyiapkan anggaran untuk perluasan kolam labuh. Namun, realisasi pembangunan masih terkendala dinamika di lapangan. Sejumlah pedagang yang memanfaatkan area sekitar pelabuhan disebut masih keberatan melepaskan lahan, meskipun lahan tersebut merupakan aset resmi milik pemerintah.
Lina juga menyoroti adanya dugaan pihak-pihak tertentu yang mencoba memanfaatkan situasi dengan mempengaruhi para pedagang sehingga proses pembangunan menjadi terhambat. Meski demikian, ia mengimbau seluruh pihak agar mengedepankan kepentingan masyarakat luas, khususnya para nelayan.
“Kami memahami para pedagang juga sedang mencari nafkah. Namun, kita tidak boleh melupakan bahwa lahan tersebut merupakan aset pemerintah yang akan digunakan untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar, terutama demi keselamatan ribuan nelayan. Kami ingin semua pihak bisa berjalan selaras,” tuturnya.
Komisi II DPRD Jawa Barat pun berharap pemerintah segera mengambil langkah persuasif agar polemik di lapangan tidak menimbulkan kekecewaan di kalangan nelayan.
Untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut, Lina berharap Gubernur Jawa Barat dapat turun langsung meninjau Pelabuhan Jayanti guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak.
“Pendekatan terbaik adalah dialog dari hati ke hati. Kami berharap Pak Gubernur bisa hadir langsung di tengah masyarakat Jayanti. Kehadiran pemimpin biasanya mampu memberikan ketenangan, meluluhkan ego, dan menghadirkan solusi yang adil. Mari kita kesampingkan ego sektoral demi membangun masa depan Jayanti yang lebih baik,” pungkasnya.
Rommel
