Kuningan – Kamis, 18 Juni 2026
WARTAJABAR – Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) masih menjadi ancaman serius bagi perempuan di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Bentuk kekerasan tersebut mulai dari penyebaran foto pribadi tanpa izin, pelecehan seksual daring, penguntitan digital, hingga pemerasan yang dapat menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang mendalam bagi korban.
Untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas penanganan kasus tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Kuningan menggelar Bedah Kasus (Case Conference) Kekerasan terhadap Perempuan, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang diikuti mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kabupaten Kuningan itu dibuka oleh Kepala UPTD PPA Kabupaten Kuningan, dr. Adhiani Koesman. Acara juga menghadirkan Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Kuningan, Hj. Any Saptarini, SH., M.Si., sebagai narasumber yang memaparkan aspek hukum perlindungan perempuan korban kekerasan berbasis gender online.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan, Nana Suhendra, M.Pd., menyampaikan materi mengenai perlindungan perempuan di ruang digital dan pentingnya menjaga keamanan data pribadi.
Menurut Nana, data pribadi yang perlu dilindungi tidak hanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor telepon. Foto dan video pribadi, alamat rumah, data keluarga, riwayat pekerjaan, informasi kesehatan, dokumen penting, hingga nama pengguna dan kata sandi akun media sosial juga termasuk data yang rentan disalahgunakan.
“Penyalahgunaan data pribadi sering kali menjadi pintu masuk terjadinya kekerasan terhadap perempuan, baik secara online maupun offline,” ujarnya.
Ia mengimbau perempuan agar lebih bijak dan berhati-hati sebelum membagikan informasi pribadi di ruang digital. Nana menjelaskan, bentuk KBGO yang kerap dialami perempuan antara lain penyebaran foto atau video intim tanpa persetujuan, pelecehan seksual secara daring, penguntitan digital (cyber stalking), pemalsuan identitas atau akun, hingga ancaman pemerasan.
Ia juga mengingatkan agar perempuan tidak mudah terpengaruh bujuk rayu pasangan untuk membuat foto atau video yang bersifat intim, terutama jika disertai unsur paksaan maupun kekerasan.
“Konten tersebut akan menjadi jejak digital yang sewaktu-waktu dapat disalahgunakan dan berpotensi tersebar ke publik,” katanya.
Lebih lanjut, Nana menegaskan bahwa dampak KBGO tidak hanya merugikan secara sosial, tetapi juga dapat memicu tekanan psikologis yang berat.
“Korban sering mengalami ketakutan, stres berkepanjangan, kehilangan rasa percaya diri, bahkan menarik diri dari lingkungan sosial maupun pekerjaannya,” jelasnya.
Nana menekankan pentingnya memahami prinsip persetujuan (consent) dan penghormatan terhadap privasi orang lain. Menurutnya, memiliki foto atau informasi pribadi seseorang bukan berarti memiliki hak untuk menyebarluaskannya.
“Setiap publikasi foto, video, atau data pribadi orang lain harus mendapatkan izin dan persetujuan secara sadar tanpa adanya paksaan,” tegasnya.
Bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan digital, Nana menyarankan beberapa langkah penting yang harus dilakukan. Pertama, jangan panik dan jangan langsung menghapus bukti. Kedua, simpan seluruh bukti digital seperti tangkapan layar, tautan, maupun isi percakapan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.
Selanjutnya, korban dapat memblokir akun pelaku dan melaporkan konten yang melanggar kepada platform media sosial terkait. Korban juga dianjurkan untuk menceritakan kejadian yang dialami kepada keluarga atau orang yang dipercaya.
Apabila ditemukan unsur pidana, korban dapat melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum dan menghubungi UPTD PPA untuk mendapatkan pendampingan psikologis maupun bantuan hukum.
Nana menegaskan bahwa menciptakan ruang digital yang aman bukan hanya menjadi tanggung jawab korban, melainkan tugas bersama seluruh elemen masyarakat.
Ia mengajak masyarakat untuk tidak ikut menyebarluaskan konten yang merugikan korban, menghindari sikap menyalahkan korban (victim blaming), serta aktif melaporkan konten negatif yang ditemukan di ruang digital.
Terkait penanganan informasi hoaks, Diskominfo Kabupaten Kuningan juga membuka layanan pengaduan masyarakat melalui WhatsApp di nomor 0813-8981-3999 dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor.
Penanganan informasi hoaks dilakukan melalui tahapan klarifikasi sumber informasi, pemantauan media sosial, verifikasi dan pengecekan fakta, hingga penyusunan narasi klarifikasi atau counter-hoax guna meluruskan informasi yang keliru.
Sementara itu, Kepala UPTD PPA Kabupaten Kuningan, dr. Adhiani Koesman, mengatakan bahwa kegiatan bedah kasus menjadi wadah penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk korban KBGO.
“Melalui kegiatan ini kami berharap muncul kesadaran bersama bahwa perlindungan perempuan dan anak merupakan tanggung jawab semua pihak. Pencegahan harus dimulai dari lingkungan terdekat, termasuk keluarga, kampus, dan masyarakat,” kata Adhiani.
*DEDI. J
