KOTA BANDUNG – Senin, 11 Mei 2026
WARTAJABAR – Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 resmi disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat, Senin (11/5/2026).
Rekomendasi tersebut dibacakan oleh Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) XIII DPRD Jawa Barat, Hasim Adnan. Dalam penyampaiannya, ia mengungkapkan terdapat sedikitnya 83 rekomendasi strategis yang diberikan DPRD kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pembangunan daerah ke depan.
Menurut Hasim, salah satu perhatian utama DPRD berada pada sektor pembangunan manusia, khususnya indikator yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Pada sektor kesehatan, DPRD Jawa Barat menyoroti masih tingginya angka kematian ibu melahirkan dan kematian balita yang dinilai memerlukan perhatian serius. Selain itu, akses serta kualitas layanan kesehatan dinilai masih perlu ditingkatkan secara merata di seluruh wilayah Jawa Barat.
“Permasalahan stunting juga masih menjadi tantangan yang memerlukan intervensi yang lebih terintegrasi,” ujar Hasim Adnan di Kota Bandung, Senin (11/5/2026).
Di bidang infrastruktur, DPRD mengapresiasi capaian pemantapan jalan yang menunjukkan perkembangan positif. Meski demikian, peningkatan konektivitas antarwilayah dinilai masih perlu diperkuat guna mendukung pemerataan pembangunan di Jawa Barat.
Sementara itu, pada sektor kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan, DPRD mendorong penguatan program link and match antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan industri. Langkah tersebut dinilai penting melalui optimalisasi pendidikan vokasi, pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, penguatan kemitraan industri, serta penciptaan hubungan industrial yang kondusif.
Dalam aspek lingkungan hidup, DPRD Jawa Barat juga memberikan perhatian terhadap persoalan pengelolaan sampah, kualitas air, dan kualitas udara yang hingga kini masih menjadi tantangan besar.
Hasim menilai alokasi anggaran sektor lingkungan hidup yang hanya mencapai 0,4 persen perlu dievaluasi sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
“Dengan memperhatikan berbagai capaian dan tantangan tersebut, DPRD Jawa Barat memandang bahwa pembangunan Jawa Barat ke depan perlu lebih serius diarahkan pada penguatan kualitas kebijakan dan program yang mampu memberikan hasil yang lebih optimal, terukur, berdampak, dan berkelanjutan,” katanya.
Ia menegaskan, upaya tersebut harus dilakukan secara konsisten melalui penguatan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian pembangunan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.
“Kami menegaskan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD Jawa Barat, serta mendorong penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi yang jelas dan sistematis,” tegasnya.
DPRD Jawa Barat juga memandang evaluasi LKPJ Tahun Anggaran 2025 harus menjadi momentum koreksi arah pembangunan daerah agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berorientasi pada keadilan sosial, pengurangan kesenjangan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Dalam kesempatan tersebut, DPRD meminta Gubernur Jawa Barat membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD sebagai langkah perbaikan pembangunan pada tahun berikutnya.
“Kami meminta Gubernur Jabar untuk membentuk tim khusus guna menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD Jawa Barat untuk perbaikan di tahun berikutnya,” pungkas Hasim.
Menutup penyampaiannya, Hasim Adnan mengutip sebuah hadis tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik dari hari sebelumnya. Ia berharap kepemimpinan Jawa Barat ke depan mampu membawa kemajuan nyata bagi masyarakat.
“Kita berharap, kepemimpinan KDM ke depan bisa lebih baik lagi. Sehingga bisa benar-benar mewujudkan Jawa Barat Istimewa,” tutupnya.
Rmmel
