Kuningan–Selasa, 2 Juni 2026
WARTAJABAR – Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) menggelar Operasi Gabungan (Opsgab) Keselamatan Berkendara dan Pemeriksaan Pajak Kendaraan Bermotor di kawasan Terminal Kertawangunan, Selasa (2/6/2026).
Kegiatan tersebut merupakan hasil sinergi antara Bappenda Kabupaten Kuningan, Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kuningan, Polres Kuningan, Subdenpom III/3-6 Kuningan, Jasa Raharja, serta Bank BJB Kuningan.
Kepala Bappenda Kabupaten Kuningan, Laksono Dwi Putranto, mengatakan operasi gabungan dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sekaligus memperkuat validitas data kendaraan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kuningan.
Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada pemeriksaan administrasi kendaraan, tetapi juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak tepat waktu sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah.
“Operasi gabungan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor,” ujar Laksono.
Dalam pelaksanaannya, petugas memeriksa kelengkapan dokumen kendaraan dan mencocokkan data kepemilikan kendaraan dengan basis data pemerintah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan data kendaraan bermotor tetap akurat dan terbarui.
Bagi pemilik kendaraan yang diketahui menunggak pajak, petugas memberikan edukasi dan imbauan secara persuasif agar segera memenuhi kewajibannya. Pendekatan yang diterapkan lebih mengedepankan pembinaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dibandingkan tindakan represif.
Untuk memudahkan masyarakat, panitia juga menghadirkan layanan Samsat Keliling di lokasi kegiatan. Melalui layanan tersebut, wajib pajak dapat langsung menyelesaikan kewajiban pajaknya tanpa harus datang ke kantor Samsat.
“Pendekatan humanis menjadi prioritas kami. Masyarakat diberikan kesempatan untuk langsung membayar pajak di tempat melalui layanan yang tersedia sehingga lebih mudah dan efisien,” jelas Laksono.
Ia menambahkan, kolaborasi lintas instansi dalam operasi gabungan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat sistem pengelolaan data kendaraan bermotor yang akurat dan terintegrasi. Data yang valid dinilai penting dalam mendukung penyusunan kebijakan pengelolaan pajak daerah yang lebih tepat sasaran.
Selain mendorong peningkatan penerimaan daerah, kegiatan ini juga mendukung keselamatan berlalu lintas melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi kendaraan yang digunakan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Kuningan berharap kegiatan serupa dapat terus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta berbagai program pembangunan daerah lainnya.
“Melalui kepatuhan membayar pajak, masyarakat turut berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerah. Ini merupakan investasi bersama demi terwujudnya Kabupaten Kuningan yang lebih maju dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat,” pungkas Laksono.
Dedi J
