Kota Bandung – Kamis, 11 Juni 2026
WARTAJABAR – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat merespons positif usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026, baik dari aspek kebijakan maupun implementasinya di lapangan.
Usulan tersebut mencuat dalam audiensi antara masyarakat, DPRD Jawa Barat, dan Dinas Pendidikan Jawa Barat yang berlangsung di ruang rapat Komisi V DPRD Jabar, Kota Bandung, Kamis (11/6/2026).
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat terkait pelaksanaan SPMB 2026. Salah satu opsi yang akan dibahas adalah pembentukan Pansus untuk mengevaluasi seluruh proses penerimaan murid baru secara komprehensif.
“Kami akan berembuk di Komisi V terkait berbagai aspirasi yang disampaikan hari ini. Jika memang diperlukan pembentukan Pansus untuk melihat administrasi dan pelaksanaan SPMB secara menyeluruh, tentu akan menjadi bahan pembahasan kami. Hasilnya nanti akan kami sampaikan secara terbuka kepada masyarakat,” ujar Siti.
Menurutnya, DPRD Jawa Barat berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan SPMB agar berlangsung secara transparan, akuntabel, dan responsif terhadap berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.
Siti menegaskan, pengawasan yang dilakukan DPRD bertujuan memastikan seluruh tahapan penerimaan murid baru berjalan sesuai ketentuan serta dapat dipantau hingga prosesnya selesai.
“Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat kolaborasi antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah guna mewujudkan sistem penerimaan murid baru yang lebih baik, adil, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Jawa Barat,” katanya.
Audiensi tersebut menjadi forum dialog antara masyarakat, DPRD Jawa Barat, dan Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk membahas berbagai masukan serta evaluasi terhadap pelaksanaan SPMB, sebagai bagian dari upaya meningkatkan tata kelola pendidikan di Jawa Barat.
Sementara itu, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan Jawa Barat, Firman Oktora, menyambut baik berbagai masukan yang disampaikan masyarakat. Ia menilai aspirasi tersebut menjadi bahan evaluasi penting dalam upaya pembenahan sistem pendidikan di Jawa Barat.
“Masukan yang disampaikan sangat produktif untuk memperbaiki dan membenahi tata kelola yang ada. Kami akan terus menginformasikan perkembangan serta langkah-langkah yang sudah dan akan kami kerjakan,” ujar Firman.
Melalui forum audiensi tersebut, DPRD dan Dinas Pendidikan Jawa Barat berharap tercipta sinergi yang lebih kuat dengan masyarakat dalam mengawal pelaksanaan SPMB, sehingga dapat menghasilkan sistem penerimaan murid baru yang lebih transparan, adil, dan berkualitas.
Rommel
