CIKEAS, BOGOR, WARTAJABAR.COM – Penegakan hukum yang adil, profesional, dan berintegritas menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Komitmen tersebut kembali ditegaskan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menekankan bahwa supremasi hukum harus diwujudkan secara nyata demi memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pesan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat Upacara Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar di Mako Korps Brimob, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, pada 1 Juli 2026.
Dalam arahannya, Presiden menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum sehingga setiap proses penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa diskriminasi. Menurutnya, hukum harus menjadi pelindung bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang lemah, serta tidak boleh diterapkan secara tebang pilih.
“Menegakkan hukum berarti menjaga kepercayaan masyarakat. Supremasi hukum yang berkeadilan menjadi komitmen bersama untuk menghadirkan perlindungan, kepastian, dan rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Presiden Prabowo.
Presiden juga mengingatkan bahwa hukum harus dihormati dan dijunjung tinggi sebagai instrumen keadilan. Ia menekankan tidak boleh ada kriminalisasi maupun pihak-pihak yang kebal terhadap hukum.
Sejalan dengan arahan Presiden, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, menginstruksikan seluruh jajaran Polri, mulai dari tingkat Polda, Polres hingga Polsek di seluruh Indonesia, untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kapolri menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat wajib diterima dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian.
“Seluruh anggota Polri harus menerima setiap laporan dari masyarakat dan menjalankan tugas secara profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Kapolri.
Menurut Kapolri, pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Karena itu, seluruh personel Polri diminta terus menjaga integritas, meningkatkan kompetensi, serta mengedepankan pendekatan yang humanis dalam menjalankan tugas.
Arahan Presiden dan Kapolri tersebut menjadi pengingat bagi seluruh aparat penegak hukum untuk terus memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap warga negara memperoleh perlindungan hukum tanpa membedakan latar belakang.
Dengan sinergi antara pemerintah dan aparat penegak hukum, diharapkan sistem hukum di Indonesia semakin dipercaya masyarakat, mampu menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif, serta mendukung percepatan pembangunan nasional menuju Indonesia yang maju dan sejahtera.
*PS
