KOTA CIMAHI || WARTAJABAR.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Cimahi di Lapangan Rajawali, Senin (17/8/2026).
Upacara berlangsung khidmat dan diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Pemkot Cimahi, aparatur sipil negara (ASN), organisasi kemasyarakatan, pelajar, para veteran, serta berbagai elemen masyarakat.
Wali Kota Cimahi Ngatiyana dalam amanatnya menyampaikan bahwa kemerdekaan memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar terbebas dari penjajahan. Menurutnya, kemerdekaan harus diisi dengan kerja nyata, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perekonomian, serta pemenuhan hak dasar masyarakat.
“Peringatan HUT Kemerdekaan RI menjadi momentum untuk melakukan refleksi terhadap perjalanan pembangunan sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam melanjutkan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ngatiyana.
Ia menegaskan, semangat kemerdekaan perlu diwujudkan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang berkualitas, serta pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Dalam membangun kota, yang dipikirkan bukan semata-mata berapa besar anggarannya atau berapa banyak proyeknya. Tetapi satu hal, seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat,” tuturnya.
Ngatiyana menjelaskan, pembangunan Kota Cimahi diarahkan untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, khususnya melalui penguatan sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Di sektor kesehatan, Pemkot Cimahi telah merampungkan pembangunan Puskesmas Cibeureum yang lebih representatif untuk melayani lebih dari 62 ribu jiwa penduduk serta melanjutkan revitalisasi Puskesmas Melong Tengah.
Seluruh kecamatan di Kota Cimahi juga telah memiliki layanan rawat jalan sore. Kebijakan tersebut diharapkan memudahkan warga yang bekerja pada pagi hari untuk tetap mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus mengorbankan penghasilan.
Sementara di bidang infrastruktur, keberadaan Bundaran Jati disebut turut memperbaiki konektivitas dan membantu mengurai kepadatan lalu lintas. Adapun pembangunan Underpass Gatot Subroto-Baros terus dikawal melalui kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dari sektor ekonomi, Ngatiyana mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi pada 2025 mencapai 5,33 persen. Namun, ia menegaskan pertumbuhan tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan harus berdampak terhadap peningkatan lapangan kerja dan kesejahteraan keluarga.
“Pertumbuhan ekonomi harus bermuara pada lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Isu lingkungan juga menjadi perhatian Pemkot Cimahi. Pemerintah daerah mendorong gerakan zero to landfill melalui optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Santiong yang diproyeksikan mampu mengolah hingga 85 ton sampah per hari.
Program tersebut diperkuat dengan gerakan Sapu Jagar untuk mendorong pengelolaan sampah sejak dari sumbernya.
Ngatiyana juga menyinggung capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 yang diraih Pemkot Cimahi. Menurutnya, capaian tersebut merupakan bentuk amanah dalam pengelolaan keuangan daerah dan bukan sekadar penghargaan seremonial.
“WTP bukan sekadar penghargaan seremonial, tetapi merupakan bentuk amanah dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Menurut Ngatiyana, berbagai capaian pembangunan tersebut tidak terlepas dari dukungan dan kolaborasi seluruh unsur masyarakat. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap program pembangunan dilaksanakan secara efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kota ini tidak bisa dibangun sendiri. Ada hal yang harus kita kerjakan sendiri, ada hal yang harus kita kerjakan bersama, dan ada hal yang bersama-sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Inilah gotong royong dalam wajah pembangunan modern,” kata Ngatiyana.
Ia juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang masih terbatas. Menurutnya, keterbatasan anggaran harus menjadi momentum untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi keberpihakan kepada masyarakat.
“Efisiensi bukan berarti mengerjakan lebih sedikit, melainkan memilih program secara lebih cerdas, menentukan mana yang harus didahulukan, mana yang memberi dampak terbesar, dan mana yang benar-benar dibutuhkan warga,” jelasnya.
Ngatiyana mengajak seluruh jajaran aparatur untuk menjadikan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI sebagai penguat semangat pengabdian, integritas, disiplin, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.
“Di hari kemerdekaan ini, mari kita jadikan Merah Putih bukan hanya sebagai bendera yang kita kibarkan, melainkan janji untuk bekerja lebih keras, janji untuk melayani lebih tulus, dan janji untuk membangun lebih mantap agar masyarakat menjadi bahagia,” pungkas Ngatiyana.
**Fajar
