Pontianak-Kalmantan Barat, 17 April 2026
PONTIANAK-WJ Online | Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan (MAUNG) kembali menyuarakan desakan keras kepada aparat penegak hukum untuk segera menuntaskan kasus dugaan korupsi yang hingga kini dinilai berjalan lambat dan belum menunjukkan kejelasan hukum.
Desakan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polda Kalimantan Barat terkait dua perkara yang menjadi sorotan publik, yakni proyek pembangunan jalan di Kabupaten Mempawah serta kasus di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Mempawah. Kedua kasus tersebut disebut masih menyeret nama tokoh publik, Ria Norsan.
LSM MAUNG menilai, proses penegakan hukum terhadap perkara tersebut terkesan stagnan meskipun berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari penyampaian surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, laporan kepada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), hingga dorongan kepada Komisi III DPR RI agar turut mengawasi penanganannya.
Ketua DPD MAUNG Kalimantan Barat, Yudiyanto, menyampaikan kekecewaannya atas lambannya penanganan kasus tersebut. Ia mempertanyakan komitmen aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara yang dinilai memiliki indikasi kuat merugikan keuangan negara.
“Kami kembali mendesak KPK dan Polda Kalbar untuk segera bertindak cepat dan profesional. Kasus ini sudah terlalu lama bergulir tanpa kepastian. Publik berhak mengetahui perkembangan dan hasilnya,” ujar Yudiyanto, Jumat (17/4/2026).
Ia juga menyoroti munculnya persepsi di tengah masyarakat terkait kemungkinan adanya intervensi atau kekuatan tertentu yang menghambat proses hukum. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
“Masyarakat mulai bertanya-tanya. Jangan sampai ada kesan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Penegakan hukum harus berjalan transparan, independen, dan tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Lebih lanjut, MAUNG menekankan pentingnya langkah konkret dari aparat penegak hukum, tidak sekadar berhenti pada tahap penyelidikan tanpa kejelasan lanjutan. Pihaknya meminta agar siapa pun yang terbukti terlibat segera diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
LSM MAUNG memastikan akan terus mengawal perkembangan kasus ini hingga tuntas. Mereka berharap KPK dan Polda Kalbar dapat merespons desakan publik dengan tindakan nyata guna menjaga integritas lembaga serta memastikan keadilan ditegakkan.
Penulis: TIM MAUNG | Publisher : TIM/RED
