KARAWANG || WARTAJABAR.COM – Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten Karawang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kondusivitas Kawasan Industri di Aula Polres Karawang, Senin (13/7/2026). Forum tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan pengelola kawasan industri dalam menjaga stabilitas keamanan serta memberikan kepastian hukum bagi dunia investasi.
Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Dr. Pipit Rismanto. Turut hadir Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Komjen Pol. (Purn.) Drs. Rudy Sufahriadi, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, Kapolres Karawang AKBP Fiki N. Ardiansyah, jajaran Forkopimda, pejabat utama Polda Jabar, pengelola kawasan industri, serta perwakilan sejumlah perusahaan.
Dalam sambutannya, Bupati Karawang Aep Syaepuloh menegaskan bahwa Karawang merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional dengan kawasan industri bertaraf internasional yang menjadi tujuan utama investasi, baik dari dalam maupun luar negeri.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Karawang berkomitmen menciptakan iklim investasi yang aman, nyaman, transparan, dan kondusif melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, kepastian hukum, serta penguatan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
“Investasi memiliki peran strategis dalam membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong pertumbuhan UMKM, serta memperkuat perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Aep.
Sementara itu, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Pipit Rismanto menegaskan bahwa Polda Jabar berkomitmen memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum sebagai fondasi utama terciptanya iklim investasi yang sehat, aman, dan berkelanjutan.
Ia menyampaikan, Polda Jabar bersama Polres Karawang akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, TNI, pengelola kawasan industri, pelaku usaha, serta seluruh elemen masyarakat untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan yang dapat menghambat aktivitas investasi.
Kapolda juga mengimbau perusahaan agar terus membangun komunikasi yang harmonis dengan masyarakat sekitar, mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengoptimalkan pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sehingga manfaat investasi dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri ESDM RI Komjen Pol. (Purn.) Drs. Rudy Sufahriadi menjelaskan bahwa kehadirannya merupakan tindak lanjut atas adanya laporan mengenai rencana aksi penyampaian pendapat di kawasan industri.
Menurutnya, pemerintah perlu memahami akar persoalan secara objektif agar setiap permasalahan dapat diselesaikan melalui dialog yang konstruktif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Rapat koordinasi tersebut juga menjadi wadah penyampaian aspirasi dari berbagai pihak. Sejumlah masukan disampaikan guna membangun kesamaan persepsi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha.
Di akhir kegiatan, seluruh peserta menyatakan komitmen untuk terus memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam menyelesaikan setiap persoalan secara profesional, proporsional, dan sesuai ketentuan hukum.
Melalui sinergi tersebut, diharapkan stabilitas keamanan kawasan industri di Karawang tetap terjaga sehingga mampu mendukung peningkatan investasi, memperkuat daya saing daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
*DENI.W
