KUNINGAN || WARTAJABAR.COM – Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., menerima penghargaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon sebagai Pemerintah Daerah Teraktif dalam Mendukung Program Simpanan Pelajar (SimPel) Ciayumajakuning Tahun 2026.
Penghargaan tersebut diberikan dalam kegiatan Opening Ceremony Financial Expo (FinExpo) yang merupakan bagian dari rangkaian Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 di Grage Mall, Jalan Tentara Pelajar, Kota Cirebon, Sabtu (31/10/2026).
Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas peran aktif Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam mendorong literasi dan inklusi keuangan, khususnya melalui pembiasaan menabung bagi peserta didik sejak usia dini.
Bupati Dian mengatakan, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak dalam mengenalkan literasi keuangan kepada generasi muda.
Menurutnya, pemahaman mengenai pengelolaan uang, kebiasaan hidup hemat, serta kedisiplinan menyisihkan sebagian uang untuk ditabung merupakan bekal penting bagi anak-anak dalam mempersiapkan masa depan.
“Ini menjadi sebuah penyemangat, inspirasi, dan dorongan bagi kita untuk terus berkolaborasi bagaimana mengenalkan literasi keuangan, bagaimana mengenalkan cara hidup berhemat, mengelola keuangan dengan baik kepada anak-anak sejak usia dini,” ungkapnya.
Pemkab Kuningan berkomitmen memperkuat sinergi dengan sektor perbankan, Bank Perekonomian Rakyat (BPR), Dinas Pendidikan, serta lembaga terkait lainnya. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas penerapan program SimPel di sekolah-sekolah.
Direktur Utama Bank Kuningan, H. Dodo Warda, S.E., M.M., menjelaskan bahwa pihaknya turut mendukung program tersebut melalui edukasi dan sosialisasi literasi keuangan di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi.
Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah pembukaan rekening bagi sekitar 600 siswa dalam satu hari di MTsN 3 Kuningan. Kegiatan ini bertujuan mengenalkan layanan perbankan sekaligus membangun kebiasaan menabung di lingkungan sekolah.
Meski demikian, penerapan program SimPel di Kabupaten Kuningan masih berada di kisaran 20 persen. Bank Kuningan menargetkan capaian tersebut meningkat menjadi 30 persen pada 2027.
Dodo menyebutkan, salah satu tantangan yang dihadapi adalah belum seluruh sekolah memiliki pengelolaan tabungan pelajar. Karena itu, perluasan sosialisasi dan edukasi dinilai penting dengan melibatkan pemerintah daerah serta Dinas Pendidikan.
Ia berharap, kebiasaan menabung sejak usia sekolah dapat membentuk karakter disiplin sekaligus memberikan manfaat bagi masa depan peserta didik.
“Tujuannya untuk menanamkan jiwa disiplin sejak kecil, agar anak-anak terbiasa menyisihkan uang untuk ditabungkan.
Mudah-mudahan dengan investasi pendidikan yang terjaga sejak usia dini ini, ketika mereka lulus sekolah sudah memiliki bekal untuk masa depan, bahkan bisa menjadi modal untuk berwirausaha,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, mengatakan Bulan Inklusi Keuangan menjadi momentum untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai pemanfaatannya secara bijak.
Ia menjelaskan, OJK memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan, melindungi konsumen dan masyarakat, serta mendorong pengembangan ekonomi daerah.
Menurut Agus, sektor jasa keuangan merupakan salah satu instrumen untuk menggerakkan perekonomian. Oleh karena itu, manfaatnya perlu dirasakan berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pesantren, sekolah, hingga pemerintah desa.
OJK Cirebon juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Upaya yang dilakukan antara lain memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, mendorong kegiatan ekonomi produktif, serta meningkatkan perlindungan masyarakat dari aktivitas keuangan ilegal.
Perlindungan tersebut mencakup kewaspadaan terhadap investasi ilegal, pinjaman online ilegal, dan praktik judi online yang berpotensi merugikan masyarakat.
Agus menegaskan, perluasan akses keuangan membutuhkan sinergi antara OJK, pemerintah daerah, Bank Indonesia, perbankan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem keuangan inklusif sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Ciayumajakuning, yang meliputi Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Indramayu.
Penghargaan yang diterima Pemkab Kuningan diharapkan menjadi dorongan untuk memperluas edukasi keuangan di lingkungan pendidikan. Dengan demikian, semakin banyak pelajar yang mengenal layanan keuangan formal dan menjadikan menabung sebagai kebiasaan positif untuk mempersiapkan masa depan.
**DEDI. J
