Bandung – Kamis, 18 Juni 2026
WARTAJABAR – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat terus melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat guna mengevaluasi dan menuntaskan berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026.
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan menyampaikan informasi secara utuh kepada publik terkait permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan SPMB 2026, termasuk sikap resmi Komisi V DPRD Jawa Barat terhadap persoalan tersebut. Hal itu disampaikan Yomanius usai melakukan konsultasi dengan Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, di Kota Bandung, Rabu (17/6/2026) malam.
Menurut Yomanius, Komisi V DPRD Jawa Barat menilai terdapat sejumlah persoalan mendasar dalam pelaksanaan SPMB 2026, terutama terkait kesiapan sistem yang digunakan selama proses pendaftaran. “Kami melihat ada masalah besar dalam pelaksanaan SPMB 2026. Ketidaksiapan sistem menimbulkan berbagai keluhan dari masyarakat, mulai dari sistem yang sering mengalami gangguan, error, lambat diakses, hingga mengalami freeze saat digunakan,” ujarnya.
Ia menegaskan, kondisi tersebut memicu kekecewaan masyarakat yang berharap proses penerimaan peserta didik baru dapat berjalan lancar dan transparan.
“Ini merupakan problem yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu kami berkonsultasi dan menyampaikan perkembangan pelaksanaan SPMB 2026 kepada Ketua DPRD Jawa Barat,” kata Yomanius.
Terkait usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut persoalan SPMB 2026 yang disampaikan sejumlah elemen masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), Yomanius menjelaskan bahwa kewenangan tersebut berada di masing-masing fraksi DPRD Jawa Barat, bukan pada Komisi V.
Meski demikian, Komisi V DPRD Jawa Barat akan menyusun rekomendasi hasil rapat kerja sebagai bentuk tindak lanjut atas berbagai persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan SPMB 2026.
“Komisi V DPRD Jawa Barat tentu akan membuat rekomendasi dari rapat kerja terkait masalah SPMB 2026,” tegasnya.
Selain itu, Komisi V DPRD Jawa Barat juga menyatakan dukungannya terhadap rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan menyiapkan bantuan pendidikan bagi sekitar 78 ribu siswa dari keluarga kurang mampu yang tidak lolos dalam proses SPMB.
Namun demikian, DPRD Jawa Barat tetap akan melakukan penghitungan dan kajian terhadap rencana tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah saat ini.
Dengan berbagai evaluasi yang dilakukan, DPRD Jawa Barat berharap pelaksanaan SPMB ke depan dapat berlangsung lebih baik, transparan, dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Jawa Barat.
*Rommel
