DENPASAR, BALI – Senin, 29 Juni 2026
WARTAJABAR – Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus Ketua Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI), Buky Wibawa Karya Guna, menegaskan bahwa kemajuan daerah merupakan fondasi utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera. Pernyataan tersebut disampaikan Buky saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ADPSI yang digelar di Provinsi Bali, Senin (29/6/2026).
Menurutnya, keberhasilan pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan pembangunan di setiap daerah. Oleh karena itu, DPRD Provinsi Jawa Barat mendukung berbagai program prioritas pemerintah pusat, termasuk implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia, dengan tetap menyesuaikan pelaksanaannya terhadap kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah.
“Kalau daerah makmur, Indonesia makmur. Daerah maju, Indonesia maju. Pada dasarnya pemerintah pusat juga memulai konsentrasi pembangunan dari daerah, termasuk melalui berbagai program yang direncanakan Presiden. Program prioritas Presiden kami dukung sepenuhnya dengan pendekatan yang dapat diterapkan secara efektif dan efisien di daerah,” ujar Buky.
Buky mengakui bahwa pemerintah daerah turut merasakan dampak berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Namun, menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh menjadi penghambat pembangunan. Sebaliknya, keterbatasan fiskal harus menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk lebih kreatif menggali potensi pendapatan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.
“Pengurangan dana transfer memang kami rasakan di daerah. Tetapi bukan berarti pembangunan tidak bisa berlanjut. Justru di sinilah tantangannya. Kami memahami kondisi keuangan pemerintah pusat, dan di daerah kami akan mendorong kepala daerah agar lebih kreatif menjalankan roda pembangunan,” katanya.
Sebagai salah satu solusi, Buky mendorong pemerintah daerah melakukan pendataan ulang terhadap aset-aset milik daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, aset tersebut dapat dikelola secara lebih produktif sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, selaku tuan rumah Rakernas ADPSI, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir dari berbagai provinsi di Indonesia.
Ia mengatakan, kehadiran lebih dari 240 peserta menjadi bukti dukungan terhadap penyelenggaraan Rakernas sekaligus memperkuat sinergi antardaerah dalam membahas berbagai isu strategis nasional.
Menurut Dewa Made, salah satu agenda penting Rakernas kali ini adalah pembahasan kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Ia menilai Bali memiliki karakteristik berbeda dibandingkan daerah lain karena sektor pariwisata menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
“Di Bali kami akan membahas bagaimana kebijakan fiskal pemerintah pusat terhadap daerah, khususnya Provinsi Bali. Pariwisata memiliki karakteristik berbeda dengan hasil bumi atau sumber daya alam. Namun dari sisi devisa, Bali menyumbang sekitar Rp160 hingga Rp170 triliun setiap tahun,” ungkapnya.
Ia berharap besarnya kontribusi sektor pariwisata terhadap devisa negara dapat menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan fiskal yang lebih proporsional bagi daerah-daerah yang mengandalkan sektor tersebut sebagai penggerak utama perekonomian.
Dewa Made menambahkan, Rakernas ADPSI juga menjadi forum strategis bagi DPRD seluruh Indonesia untuk menyampaikan berbagai aspirasi daerah kepada pemerintah pusat sekaligus memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan program-program prioritas nasional.
*Rommel
