CIREBON || WARTAJABAR.COM – Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong optimalisasi pendapatan daerah sekaligus penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan Jawa Barat.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Jajang Rohana, saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka evaluasi kinerja mitra kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Cirebon, Rabu (16/9/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Komisi III meninjau sejumlah sektor yang berkaitan dengan pendapatan daerah dan kinerja badan usaha milik pemerintah daerah.
Peninjauan awal dilakukan di Pusat
Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kabupaten Cirebon untuk melihat perkembangan penerimaan pajak setelah ditetapkannya APBD Perubahan.
“Kami memantau perkembangan pendapatan daerah dari sektor pajak. Pasca-penetapan APBD Perubahan, kami berharap target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Namun, tantangan terberat saat ini ada pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), di mana angka Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) masih cukup tinggi,” ujar Jajang.
Menurutnya, potensi capaian penerimaan PKB diperkirakan berada di kisaran 90 persen. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh P3D di Jawa Barat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan secara tepat waktu.
Soroti Kinerja Bank BJB
Selain mengevaluasi sektor pajak, Komisi III DPRD Jabar turut menyoroti kinerja Kantor Wilayah III Bank BJB di Kabupaten Cirebon, termasuk rasio Loan to Deposit Ratio (LDR).
Jajang mengatakan, secara umum terdapat peningkatan kinerja. Namun, pihaknya memberikan catatan mengenai kemampuan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dibandingkan dengan penyaluran kredit.
“Secara keseluruhan ada peningkatan kinerja, namun catatan kami untuk daerah adalah mengenai LDR. Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun masih relatif kecil dibandingkan penyaluran kreditnya. Ke depan, Bank BJB harus mampu mendorong masyarakat untuk lebih aktif menyimpan dananya di BJB,” katanya.
Jajang menilai Bank BJB memiliki keunggulan kompetitif karena mendapat dukungan fasilitas dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah kabupaten/kota. Dukungan tersebut, menurutnya, perlu dioptimalkan untuk memperkuat daya saing BJB di tengah persaingan industri perbankan.
Dorong Investasi Padat Karya
Komisi III juga menekankan pentingnya optimalisasi kinerja seluruh mitra kerja, mulai dari layanan Samsat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), hingga BUMD yang berada di bawah koordinasi Biro BIA.
Di sektor investasi, Komisi III mendorong agar investasi yang masuk ke Jawa Barat tidak hanya berorientasi pada padat modal, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
“Kami merekomendasikan seluruh mitra kerja untuk memaksimalkan kinerjanya. Di sektor penanaman modal, investasi yang masuk ke Jawa Barat diharapkan tidak hanya padat modal, tetapi juga padat karya agar mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal,” tutur Jajang.
Sementara itu, terkait tata kelola BUMD, Komisi III meminta adanya langkah strategis terhadap perusahaan daerah yang dinilai belum menunjukkan kinerja optimal.
Menurut Jajang, penyehatan BUMD perlu dilakukan melalui penguatan tata kelola, optimalisasi aset, serta peningkatan kinerja usaha. Dengan demikian, keberadaan BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih nyata terhadap pendapatan daerah dan mendukung pembangunan.
Komisi III DPRD Jabar selanjutnya akan terus melakukan evaluasi terhadap mitra kerja guna memastikan target pendapatan daerah serta optimalisasi pengelolaan aset dan badan usaha milik daerah dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
**ROMMEL
