Cianjur, 18 Februari 2026
CIANJUR-WJ Online | Dugaan praktik penyaluran BBM subsidi jenis Pertalite yang tidak tepat sasaran kembali menjadi sorotan setelah pemberitaan awak media Warta Jabar pada Sabtu (14/2/2026) berjudul “Skandal Dugaan Kebocoran BBM Subsidi di Cianjur Selatan: SPBU Disorot Usai Pengisian Pertalite Hingga Ratusan Liter per Hari.”
Ironisnya, persoalan klasik ini terus berulang: pelanggaran terjadi, media memberitakan, barulah pengawasan mendadak aktif dan sanksi diumumkan.
Publik pun bertanya, apakah pengawasan benar-benar berjalan setiap hari atau baru hidup ketika pemberitaan mulai ramai?
Berawal dari hasil pantauan awak media dilapangan dengan adanya kendaraan, menunjukan adanya aktivitas pengisian Pertalite dengan nominal tidak lazim untuk kendaraan pribadi yang diduga tangki modifikasi yang leluasa melakukan pengisian berulang dan berhasil konfirmasi.
Seorang konsumen berinisial DE mengaku rutin melakukan pengisian di SPBU tersebut dan dapat membeli Pertalite hingga dua kali dalam sehari. Menurutnya sekali isi bisa sampai 500 rbu.
Aktivitas tersebut diduga berlangsung cukup lama tanpa tindakan berarti. Namun setelah pemberitaan mencuat, pihak pengawas SPBU baru menyatakan akan menindak tegas operator yang terlibat.
Redaksi Warta Jabar mengonfirmasi melalui sambungan telepon kepada pengawas SPBU 34.432.13 yang berada di jalan Cempaka, Kecamatan Sukanegara, Cianjur Selatan, mengaku bernama Masato. Ia menjelaskan manajemen akan mengambil langkah tegas terhadap operator yang terbukti melanggar dan berjanji melakukan pembenahan manajemen sesuai SOP yang berlaku. Pernyataan tersebut disampaikan kepada redaksi pada Rabu (18/2/2026).
Foto: Pemerhati Energi dan Mineral, Dr. Drs. Riduan Siagian, S.Si., SH., MH., MM., menurutnya saat subsidi tak sampai tujuan, yang dirugikan bukan hanya negara, tapi rakyat yang seharusnya dilindungi.
Pemerhati Energi dan Mineral, Dr. Drs. Riduan Siagian, S.Si., SH., MH., MM, menilai kondisi ini sebagai ironi dalam pengelolaan distribusi energi bersubsidi. Menurutnya, persoalan bukan sekadar ulah oknum operator, melainkan lemahnya sistem pengawasan yang seharusnya menjadi garda terdepan.
“Jika praktik ini terjadi berulang, berarti ada sistem yang gagal. Tidak mungkin operator bekerja sendirian tanpa ada celah pengawasan. Jangan sampai operator hanya dijadikan kambing hitam sementara sistemnya tetap dibiarkan bocor,” tegasnya.
Riduan menilai tindakan tegas yang baru muncul setelah pemberitaan justru menimbulkan kesan bahwa pengawasan hanya bergerak saat reputasi dipertaruhkan, bukan saat potensi kerugian negara berlangsung.
Menurutnya, setiap liter BBM subsidi yang diselewengkan bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan pengkhianatan terhadap hak masyarakat yang seharusnya menikmati subsidi tersebut.
“Subsidi itu uang rakyat. Kalau dibiarkan bocor, berarti negara ikut membiarkan hak rakyat disedot oleh oknum,” tambahnya.
Sindiran pun bermunculan di tengah masyarakat. Banyak yang menilai pengawasan SPBU kini seperti alarm kebakaran-baru berbunyi ketika api sudah membesar, sementara percikan awal kerap dibiarkan tanpa respons.
Publik kini menunggu langkah nyata, bukan sekadar janji penindakan setelah sorotan media. Sebab jika pengawasan hanya aktif ketika kamera wartawan datang, maka yang perlu dievaluasi bukan hanya operator di lapangan, tetapi keseriusan sistem dalam menjaga distribusi BBM subsidi agar benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
Dan jika kebocoran subsidi terus dianggap persoalan kecil, jangan heran bila suatu saat rakyat justru kesulitan mendapatkan haknya sendiri di negeri yang kaya energi ini. (red*)
