KUNINGAN || WARTAJABAR.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan meraih penghargaan nasional atas keberhasilannya dalam mengimplementasikan Program 3 Juta Rumah. Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, sehat, dan terjangkau.
Pemkab Kuningan meraih Anugerah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Jawa-Bali Batch II Tahun 2026 kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah Tingkat Kabupaten Terbaik II yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Penghargaan tersebut diterima langsung Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si. di Nusa Dua Convention Centre, Bali, Jumat (28/8/2026). Dalam kesempatan tersebut, Bupati didampingi Sekretaris Daerah Kuningan U Kusmana, S.Sos., M.Si. dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Kuningan Dr. H. Deni Hamdani, M.Si.
Capaian tersebut tidak hanya menjadi bentuk apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Kabupaten Kuningan juga memperoleh dukungan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 250 unit bedah rumah dengan nilai setara sekitar Rp5 miliar.
Dukungan tersebut diharapkan semakin memperkuat langkah Pemkab Kuningan dalam mempercepat penyediaan hunian layak, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Bupati Dian mengatakan penghargaan tersebut patut disyukuri, namun tidak boleh dimaknai sebatas pencapaian administratif atau simbol prestasi pemerintah daerah.
“Alhamdulillah, penghargaan ini tentu menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Kuningan. Namun, yang paling penting bukan penghargaan itu sendiri, melainkan bagaimana program perumahan benar-benar hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Rumah adalah kebutuhan dasar, tempat keluarga tumbuh dan membangun masa depan,” ujar Dian.
Menurutnya, implementasi Program 3 Juta Rumah di Kabupaten Kuningan dilakukan melalui berbagai skema. Pemerintah daerah tidak hanya mendorong pembangunan rumah baru, tetapi juga meningkatkan kualitas rumah masyarakat yang masih tergolong tidak layak huni.
Dari sektor rumah subsidi, hingga 2026 tercatat sekitar 1.500 unit rumah subsidi telah dibangun oleh pengembang di Kabupaten Kuningan. Sementara melalui program BSPS, Kabupaten Kuningan mendapatkan alokasi 1.293 unit rumah pada 2026 untuk membantu meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni (Rutilahu).
“Dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah kita lakukan melalui pembangunan rumah baru maupun peningkatan kualitas rumah yang sudah ada. Untuk BSPS, Kuningan mendapatkan alokasi 1.293 unit rumah. Ini tentu sangat berarti bagi masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.
Upaya penyediaan hunian layak juga melibatkan berbagai unsur di luar pemerintah. Melalui dukungan lembaga filantropi, sekitar 200 rumah tercatat telah dibangun atau mendapatkan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Sementara dari dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), sejumlah pengembang turut berpartisipasi membantu sekitar 20 rumah melalui program bedah rumah atau Rutilahu.
Bupati Dian menilai berbagai dukungan tersebut menunjukkan bahwa persoalan perumahan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, menurutnya, tidak dapat bekerja sendiri dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.
“Ini yang ingin terus kita bangun di Kuningan, yaitu semangat kolaborasi. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Ada pengembang, dunia usaha, lembaga filantropi, pemerintah desa, komunitas, dan masyarakat yang semuanya bisa mengambil peran sesuai kapasitasnya,” ungkapnya.
Selain pembangunan dan peningkatan kualitas rumah, Pemkab Kuningan juga berupaya memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah melalui sejumlah kemudahan.
Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah memberikan kemudahan berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemkab Kuningan juga memberikan kemudahan terkait domisili bagi MBR. Masyarakat yang bekerja di Kabupaten Kuningan tetapi memiliki KTP dari daerah lain tetap dapat memperoleh akses terhadap rumah subsidi sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
Dari sisi pembiayaan, kepemilikan rumah juga didukung melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang membantu masyarakat memperoleh pembiayaan rumah dengan skema yang lebih terjangkau.
“Kemudahan-kemudahan ini harus kita manfaatkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap rumah yang layak dan terjangkau. Pemerintah Kabupaten Kuningan akan terus mendukung dan mengawal implementasinya di daerah,” kata Dian.
Bupati menegaskan pembangunan perumahan tidak semata-mata berorientasi pada jumlah unit rumah yang berhasil dibangun. Kualitas lingkungan permukiman juga menjadi bagian penting agar masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang sehat, aman dan nyaman.
“Kita tidak ingin hanya membangun rumah, tetapi juga membangun lingkungan tempat tinggal yang layak. Karena rumah yang baik harus didukung lingkungan yang sehat, aman, nyaman, serta memiliki infrastruktur dasar yang memadai,” tegasnya.
Untuk itu, Pemkab Kuningan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, perangkat daerah, pengembang, perbankan, pemerintah desa, dunia usaha, lembaga filantropi hingga masyarakat.
Bagi Dian, penghargaan sebagai Kabupaten Terbaik II Implementasi Program 3 Juta Rumah Regional Jawa-Bali justru menjadi pemacu untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.
“Penghargaan ini jangan membuat kita berpuas diri. Justru menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik. Masih ada masyarakat yang membutuhkan rumah layak dan masih ada rumah yang harus kita tingkatkan kualitasnya. Karena itu, kolaborasi harus terus diperkuat,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini berkontribusi dalam program perumahan di Kabupaten Kuningan, mulai dari pemerintah pusat dan provinsi, perangkat daerah, pengembang, lembaga pembiayaan, lembaga filantropi, pemerintah desa, komunitas hingga masyarakat.
“Penghargaan ini adalah penghargaan untuk kita semua. Ini adalah bukti bahwa ketika pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat bergotong royong, kita mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.
Ke depan, Pemkab Kuningan berkomitmen melanjutkan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas perumahan dengan memperhatikan kelayakan hunian dan kualitas lingkungan permukiman.
“Pada akhirnya, yang kita bangun bukan sekadar rumah, tetapi kualitas kehidupan dan masa depan masyarakat Kuningan,” pungkas Dian.
**DEDI. J
